Kemkomdigi Dorong Pengelolaan Domain Desa yang Berkelanjutan
Karawang, Ditjen TPD Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong pemerintah desa mengelola domain .desa.id secara berkelanjutan sebagai aset digital negara untuk mendukung layanan publik desa. Hingga Juni 2026, lebih dari 23 ribu domain .desa.id telah terdaftar sebagai wujud meningkatnya kesadaran akan pentingnya identitas digital bagi pemerintahan desa.
"Perlu dipastikan pengelolaan domain desa benar-benar bermanfaat, efektif, aman, dan terpercaya. Masih ada sejumlah masalah, seperti domain yang kedaluwarsa, website yang kurang aktif, hingga penyisipan konten ilegal," ujar Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Yessi Arnaz saat membuka Sosialisasi Domain .desa.id dan Pelatihan Pengelolaan Website Desa di Aula 1 Bapperida Kabupaten Karawang, Rabu (15/7).
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital tersebut dihadiri hingga 1.100 peserta secara daring dan luring. Peserta terdiri atas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang beserta jajaran, perwakilan pemerintah desa, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota.
Yessi menjelaskan, masalah kedaluwarsa domain dan website yang kurang aktif menjadi pekerjaan rumah bersama pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, domain desa perlu dikelola secara berkelanjutan sebagai aset digital pemerintah agar layanan publik desa berjalan efektif. Kapasitas aparatur desa dalam mengelola konten website juga menjadi perhatian utama dalam kegiatan tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang, Poltak S.M.L. Toruan, menyambut baik kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital serta Pemerintah Kabupaten Karawang. Ia menuturkan, saat ini baru 46 dari 297 desa di Kabupaten Karawang yang memiliki domain desa. Harapannya jumlah tersebut dapat terus bertambah, dan Diskominfo serta dinas terkait akan terus mendorong pemanfaatan dan pengelolaan website desa.
Perwakilan Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah (ATPDD), Rian, memaparkan Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation (SIDEKA-NG). Aplikasi itu merupakan layanan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan telah digunakan oleh 10.833 desa. Ia menambahkan, SIDEKA-NG telah terhubung dengan Siskeudes, Prodeskel, dan SID, serta pihaknya siap mendampingi Diskominfo dan pemerintah desa dalam pelatihan website dan layanan desa.
Pembiayaan dan Aplikasi Beta
Pengelola registrar domain pemerintah, Maykada, memaparkan studi kasus pengelolaan domain desa di Kabupaten Karawang. Untuk pembiayaan 297 domain dibutuhkan Rp16.483.500 yang dapat ditanggung bersama oleh Diskominfo dan pemerintah desa. Sertifikat SSL dapat diperoleh gratis melalui Let's Encrypt atau ZeroSSL, sedangkan kebijakan pemanfaatan domain desa dapat berbeda-beda di setiap daerah, seperti Bogor yang agresif dan Bekasi yang minimalis. Ia berharap pemerintah daerah mendorong tertib administrasi untuk mengatasi domain yang kedaluwarsa.
Praktisi teknologi informasi sekaligus pengembang aplikasi registrar, Kusnadi, mendemokan aplikasi beta v2025 yang siap rilis. Fitur baru seperti pembayaran instan, pengelolaan kolektif, dan otentikasi dua faktor (2FA) sudah tersedia, termasuk fitur CMS agar website menjadi portal informasi registrar. Ia mengungkapkan, masukan pengguna seperti sub-account untuk pengelola domain dan billing sedang dikerjakan, serta tersedia API untuk notifikasi status domain kedaluwarsa dan pemberantasan judi online.
Pelatihan Pengelolaan Konten
Sesi pelatihan pengelolaan konten website instansi berlangsung secara hibrida dengan narasumber dari .id Academy PANDI. Workshop dilakukan dengan metode learning by doing, peserta langsung mempraktikkan pembuatan platform digital mulai dari penulisan berita instansi, pengenalan dan interface Canva, praktik membuat flyer, pengenalan CapCut, hingga praktik edit video. Di akhir sesi, peserta menyampaikan hasil tulisan, gambar, dan video kepada tim trainer melalui kolom chat untuk mendapat evaluasi dan bahan masukan perbaikan.
Materi paparan pembicara, video Zoom, dan foto dokumentasi dapat diunduh di s.id/DomainPemerintah. Khusus workshop pengelolaan konten, sertifikat disediakan langsung oleh .id Academy PANDI.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital akan melakukan penertiban domain kedaluwarsa melalui tahapan evaluasi domain aktif, pengiriman notifikasi, pengalihan domain, hingga penghapusan domain secara permanen. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di sekitar Jakarta, yaitu Kabupaten Tangerang, Bekasi, dan Bogor, untuk pengadaan training of trainers pengelola konten serta bimtek website desa bekerja sama dengan .id Academy PANDI. (a-kun)